GENDER DALAM PERSFEKTIF BUDDHA

         Dalam sejarah Buddha Dharma berkembang dua kelompok besar, yakni The Primitivie Buddhis, dan The School of Buddhism. Kelompok pertama mengakui diirinya berdasarkan ajaran-ajaran murni Sang Buddha, atau juga dikenal sebagai fundamental Buddhism yang terwakili dalam aliran Theravada yang mengklaim dirinya sebagai “pelanjut kelompok sesepuh” (Sthaviravadha) dan pelestari fundamental Buddhism

Bila melihat istilah The Primitive Buddhism tumbuh sebagai respons terhadap kemunculan The School of Buddhism, yakni berbagai aliran-aliran Buddhis yang mengembangkan pemikiran dan gerakannya secara progresif dan liberal , yang terdapat dalam kelompok Mahasingka, cikal bakal dari aliran Mahayana.

Kelompok fundamental Thervada itu sendiri yang memunculkan dirinya sebagai Fundamental Buddhism atau The Primitive Buddhism yang sama sekali jauh dari arti gerakan penggunaan kekerasan atau ideologi yang digunakan dalam rangka untuk merebut kekuasaan. Atas hal ini Bhikku Pannavaro Mahathera, orang nomor satu di kelompok Sangha Aliran Theravada di Indonesia saat ini, dalam berbagai kesempatan sering mengucapkan kembali ucapan dari pemukan agama Katolik sehubungan dengan menggejalanya fundamentalisme dalam agama.

Dikatakannya bahwa tidak perlu ada yang dikuatirkan dengan fundamentalisme di dalam agama Budha karena sama sekali tidak berhubungan dengan kekerasan, melainkan kembali kepada ajaran Metta dan Karuna, yakni cinta kasih dan kasih sayang yang amat jauh dari tindak kekerasan.

Namun meskipun tidak termasuk dalam kelompok yang menggunakan kekerasan, apa yang berkembang di aliran Theravada yang mengklaim dirinya sebagiu Buddha Dharma fundamental itu juga memiliki kaitan dengan masalah emansipasi perempuan, khususnya dalam sejarah perkembangan agama Budha di Indonesia dewasa ini, yakni tidak dimungkinkannya kembali kemunculan Sangha Perempuan, atau Bhikkuni perempuan.

Sikap fundamental ini sesuatu yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan dala situasi sekarang di mana gerakan feminisme yang meperjuangkan kesetaraan gender begitu gencar, di samping itu menyalahi semangat ajaran Sang Buddha atau bahkan Buddha Gautama yang semasanya mempersilakan dibukanya pejalan kesucian bagi perempuan atau Sangha Bhikkuni.

Androginis Buddha

Sesungguhnya di dalam Buddha Dharma dikenal kesetaraan atau “ketiada-perbedaan” antara kelahiran seorang anak laki-laki. Karenanya gerakan feminisme sebagai gerakan perlawanan terhadap ideologi patriarki yang dianggap melahirkan ketidakadilan gender telah diletakkan Budha sejak pengalaman pencerahan dan pembebasannya 2547 tahun lalu.

Dalam Budhha Dharma memang dikenal manusia (manussa-ucha) yang berjenis kelamin berbeda, yakni itthi-bhava untuk seks perempuan yang dan purisa-bhava untuk seks laki-laki. Tetapi di dalam potensi pencapaian pencerahan dan pembebasan, Buddha tidak membedakan soal jenis kelamin.

“Beberapa perempuan sungguh lebih baik (daripada laki-laki). Berdasarkan dia, O Raja para manusia. Ada perempuan yang bijaksana, saleh, memperlakukan ibu mertua sebagai dewi, dan hidup suci. Pada istri mulia seperti itu akan lahir anak gagah berani, seorang raja dunia, yang akan memerintahkan kerajaan.” 

Bahkan dikatakan pula, beberapa perempuan bisa lebih baik daripada laki-laki, “Itthi Hi Pi Ekacciya Seyya”. Ini merupakan kata-kata asli yang digunakan Sang Buddha. Sang Buddha juga sering menggunakan istilah “Matugama” yang berarti “Ibu Rakyat” atau “Perhimpunan Kaum Ibu” sebagai gambaran betapa besarnya peranan perempuan.

Demikian pula Sang Buddha membukakan pintu bagi perempuan pejalan kesucian. Ia menerima bibinya, Prajapati untuk mendirikan Sangha Bhikkuni, yang sekarang oleh aliran Buddha Theravada-yang mengklaim dirinya sebagai aliran fundamental Buddha yang penuh kasih sayang- tidak memungkinkan kembali dibukanya Sangha Bhikkuni tersebut, sebagaimana yang terjadi denga kasus Bhikkui Ayya Santini di Indonesia sekarang ini.

Alasan aliran ortodok-fundamental itu adalah bahwa Bhikkuni Sangha yang telah berdiri sejak masa Buddha telah terputus sejak jaman Sanghamitta, putrid Raja Asoka (269-232 SM) yang mendirikan Sangha Bhikkuni di Srilanka pada abad ke-3 masa. Pada masa itu, Sanghamitta dan sekelompok bhikkuni melakukan upacara pentahbisan penuh terhadap 500 calon biarawati. Orde Sangha Bhikkuni ini terus berlanjut terus di sana sampai abad ke -12, hingga kemudian terputus sama sekali, dan kini dinyatakan bahwa tradisi menghidupkan kembali Sangha Bhikkuni tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin.

Tradisi Sangha Bhikkuni di Srilanka ini kemudian berlanjut dan berkembang di Cina, namun tumbuh di dalam aliran Mahayana, dan terus tumbuh subur hingga dewasa ini. Jadi, berbeda dengan aliran Therava yang menganggap dirinya fundamental murni, dalam aliran Mahayana yang lebih progresif dal liberal, perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki di dalam menempuh cara hidup kebhikhuan dalam Bhiksuni, meski beberapa cara hidup dan peraturan kebhikkuan dalam Bhiksuni Mahayana ini telah berbeda dari Sangha Bhikkuni.

Di Cina, orde Bhikkuni secara resmi didirikan secara resmi oleh Their Trisarana pada tahun 443 Masehi, ketika ia dan sekelompok bhiksuni dari Srilangka melakukan pentahbisan kepada 300 biarawati Cina. Orde yang bermazhab Mahayana ini terus berlanjut di Cina hingga hari ini, dan dari sana merambah ke Korea. Saat Buddhisme merebak di Barat, perempuan-perempuan Buddhis di negeri itu pun banyak yang ditahbiskan. Pada tahun 1998 di kuil His Lai Los Angeles, 200 orang bhiksuni dari pelbagai tradisi Buddhis menerima pentahbisan penuh. Beberapa perempuan lainnya di Asia seperti Voramai Kalsbingshing dan Chatsumam Kabilisngh juga mempelopori dan memperjuangkan Sangha Bhikkuni di Thailand. Begitu pula banyak perempuan di Eropa dan Amerika yang mempelopori gerakan emansipasi perempuan Buddhis dalam menempuh cara hidup kebhiksuan ini, dan melihat bahwa Buddhisme juga memiliki hubungan dengan feminisme’

“We can now begin to see the link between Buddhism and feminism. Both are concerned with emancipation, with over-coming the limitations of our conditioning and restricted self-view” 

Penghancuran Sangha bikhuni

Bhikhuni santini yang berupaya kembali menghidupkan sangha bhikkuni di indonesia saat ini tidak mendapat pengakuan dari aliran theravada menimbulkan pro-kontra di masyarakat buddhis. Pro-kontra itu terjadi antara kelompok masyarakat yang melihat spirit pembebasan dalam dalam budhhism sebagaimana yang terlihat dalam sosok budha gautama sendiri seperti dipelopori oleh himpunan mahasiswa buddhis indonesia (hikmahbuddhi). Serta kelompok masyarakat buddhis fundamental binaan dan asuhan sangha theravada indonesia.

Sangha theravada indonesia pernah mengungkapkan,”sang buddha,2500 tahun yang lalu denagn usaha-usahanya telah mengaembalikan citra kaum perempuan pada tempat yang selayaknya justru ketika kedudukan perempuan dalam masyarakat waktu itu sedemikian direndahkan. Pernyataan yang mencerminkan semangat gender ini, kini justru dijilat kembali. Belum lama ini kelompok yang mengklaim dirinya pelestari budhha dharma ini mengeluarkan surat kesepakatan bersama yang mencerminkan ketidakadilan gender. 

Dalam surat sangha theravada indonesia bernomor: 031/STI/VI/2001, tertanggal 10 juni tentang kesepakatan bersama dengan mejelis agama buddhha theravada indonesia, wanita budhha theravada indonesia, pemuda theravada indonesia itu dinyatakan bahwa pada masa sekarang ini tidak terdapat lagi car kehidupan keagamaan buddha yang disebut bhikkuni dalam pelaksanaan vinaya mazhab theravada. Lembaga anagarini indonesia (lembaga kesucian pejalan perempuan, tingkatnya dibawah sangha bhikkuni) bukan lagi merupakan anggota keluarga organisasi agama buddha theravada indonesia.

Surat kesepakatan bersama aliran buddha fundamental itu dikeluarkan setelah datangnya surat dari sri jayawardhhapura kotte sri kalyani samagridharma maha sanghasabha tertanggal 24 agustus 2000yang ditujukan kepada Y.M pannavaro maha nayaka thera sangha theravada indonesia. Surat yang ditandatangani oleh general secretary, ven. Vimalaratana itu menginformasikan tidak adanya anggota dari sangha sabha di srilangka yang menyelenggarakan dan mengakui pembentukan bhikkuni sangha apapun di srilangka, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan tradisi theravada.  

Lembaga anagarini indonesia adalah gerkan perempuan di lingkungan aliran budhha theravada yang dimotori oleh ayya (bhikkuni) santini. Bhikkuni santini sendiri kini sedang memperjuangkan dibukanya kembali sangha bhikkuni, kehidupan suci bagi kaum perempuan yang nyatanya tidak bisa diterima oleh sangha theravada indonesia karena secara historis, sangha bhikkuni telah terputus sejak abad 12 di srilangka.

Status santini sendiri yang kini telah menjadi seorang bhikkuni dianggap kontroversial.pentasbihan santini sebagai bhikkuni bagi sangha theravada indonesia dianggap tidak sah, karena lembaga sangha, dalam hal ini sangha bhikkuni (perempuan theravada) telah putus, tidak ada, sejumlah prasyarat proses pentasbihannya tidak memungkinkan untuk kembalinya seorang perempuan menjalani kehidupan suci sebagai sangha bhikkuni.

Srilangka termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama buddha pemeluk buddhis theravada sanma dengan thailand. Namun dominasi budaya patriarki dikedua negara ini menyusup kedalam buddha dharma dan mentradisi dalam masyarakat, sebagaimana ketidakadilan gender yang terjadi di dalam sejarah perjalanan agama buddha, suatu sifat yang dikontruksi secara sosial dan kultural berdasarkan budaya patriarki yang mempengaruhi corak agama budha, khususnya dalam mewujudkan sangha dan patriarkis.

Dinegara yang mayoritas masyarkat buddhis seperti di thailand misalnya terdapat sebuah vihara besar dimana ketika para anggota sangha beerkumpul bersama untuk melakukan kebaktian, perempuan disana tidak diperkenankan masuk kedalam kompleks vihara, tetapi tidak melarang beberapa ekor anjing yang berkeliaran.

Di negara buddhis yang mayoritas memeluk aliran buddha theravada itu dan masih memegang teguh tradisi “konsili pertama setelah sang buddha wafat”, perempuan masih dianggap sebagai makhluk kelas dua (the second sex), terutama tampak pada perempuan budhhis yang tidak mengenyam kehidupan biara sebagai anggota sangha (sangha bhikkuni). Kultur patriarkis begitu kental. Disana laki-laki yang menggunakan jubah kuning sebagai anggota sangha sangat terpuji bahkkan menjadi suatu kewajiban yang terhormat, tapi tidak mungkin bagi perempuan, sebab tidak ada sangha untuk perempuan.

In Thai cultur, it is a tradition for all thai men to be ordaineld, usualy before they get merried, in order to pay gratitude to their parent (especialy their mother since she herself cannot ordaninined). By having soon ordained, it is believed thet the parent can cling to the parent can cling to the yellow rube of their son and reach heaven after their deat.

Betapa terlihat suburnya budaya patriarkis di masyarakat penganut buddha dharma theravada itu sehingga tak dimungkinkan terlihatnya sangha bhikkuni.

“we do not ordination for women in Thailand since thai nuns have recognized legally socially as ordained women their status is the lowest of all women, becouse they do not belong to any category of women either within the lay monastic community.

Jangankan memperoleh status yang terhormat sebagaimana dimiliki lelaki, perempuan dianggap tak jelas statusnya. Mungkin karena itulah perempuan thailand mudah untuk terjun menjadi pekerja seks komersial dan prostitusi begitu subur dalam masyarakat budhhis fundamental yang patriarkis itu.

The patriarcy of thai buddhism also contributes prostitution, a problem that makes thailand popular in the international news headlines.”

Persoalan posisi perempuan yang tak dimungkinkan menjalani kehidupan sangha serta berbagai tantangan kehidupan modern yang harus dihadapinya menjadikan budhhisme fundamental di thailand berada di persimpangan jalan, antara prostitusi, berbagai skandal para bhikkhu, komersialisasi upacara, animisme, dan berbagai kontroversi lainnya sebagaimana dilukiskan oleh jurnalis bangkok post, sanitsuda ekachi.

“although budddhism is the dominant of thailand, it has been weakened over the past century by the advent of modernazation-so much so that many critics now see it as little ous scandal involving monks and sex, and coruption and commercialization of buddhism, have become so routine wqthat public faith in the clergy has been acutely shaken.. meanwhile, woment continue to acupy an occupy an inferior styatus in religion and femalen ordination remains a taboo issue among the male-dominated clergy.”

Bagi santini sendiri yang proses pentasbihsannya menjadi bhikkuni melalui sangha bhiksuni (mahayana) terlebih dahulu, memiliki sejumlah argumentasi dan alasan bagi keberadaannya sebagai perempuan pejalan kesucian bermazhab theravada. Diantara argumennyya itu santini bahkan mengungkapkan bahwa penghancuran sangha bhikkuni telah dimulai sejak perumusan kitab suci konsili yang pertama yang diadakan tak lama setelah sang buddha wafat dimana diberlakukannya syarat-syarat yang ketat dan berat untuk sangha bhikkuni sangat bias gender.

Syarat-syarat berat itu terdapat dalam peraturan-peraturan yang jumlahnya berbeda. Untuk sangha perempuan 311 dan sangha lelaki 277. Perbedaan ini seringkali dipakai acuan dan mempengaruhi cara pandang, dimana bhikkuni dipandang rendah oleh bhikku lelaki. Ditanbah pula delapan peraturan diskriminatif dalam 8 guru dhamma, atau delapan aturan keras seperti tabel berikut.